Garut (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat siap merealisasikan program perbaikan rumah warga miskin sesuai dengan kuota yang disediakan tahun 2026 dari pemerintah pusat dan daerah sebanyak 1.471 unit untuk rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Dari kementerian, BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) 1.161 (unit), dan dari APBD 310, itu saja untuk sementara,” kata Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut, Dang Sani Imansyah di Garut, Jumat.
Ia menuturkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan rumah warga miskin itu secara stimulan sebesar Rp20 juta per rumah, dan APBD Pemkab Garut sebesar Rp15 juta per rumah.
Program perbaikan untuk rutilahu itu, kata dia, saat ini sedang persiapan realisasi dengan sasaran masyarakat miskin yang masuk pada desil 1 sampai 4.
Ia menyebutkan, kuota perbaikan rumah yang disiapkan pemerintah itu baru sebagian dari total jumlah rutilahu tercacat sebanyak 24 ribuan unit, untuk itu pemerintah daerah berupaya menggandeng pihak swasta dalam mengatasi rutilahu menjadi layak huni.
“Data rutilahu sementara ada 24 ribu, untuk itu pihak swasta jelas dibutuhkan sekali,” katanya.
Ia berharap, peran dari lembaga bukan pemerintah melalui program corporate social responsibility (CSR) bisa membantu menyelesaikan sebagian rumah warga di Garut menjadi layak huni.
Seperti saat ini, lanjut dia, pihak swasta dari PT Astra melalui program CSR sudah merealisasikan bantuan perbaikan rumah sebanyak 85 unit bagi warga miskin di Garut.
“Kemarin dari Astra 85 unit di empat desa, di Kecamatan Pakenjeng sama Cikajang,” katanya.
Pewarta: Feri PurnamaEditor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026